Songsong Pemilu 2024, Kokoh Noegroho Peringatkan Waspada Ketimpangan Alur Politik

Foto: Vellanda

Seniman asal Semarang Kokoh Noegroho menggelar eksibisi tunggal bertemakan “SOLILOKUI” di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta pada 7 September—8 Oktober 2022. Dari 108 karya yang dipajang, lukisan berjudul “Republik Adikuasa” menggambarkan pendalaman dan intuisi Kokoh dalam anomali kepemimpinan politik Indonesia.

“SOLILOKUI” dalam makna aslinya berarti dialog diri dengan diri sendiri terkait semua peristiwa yang ada di sekitar kita, dan dunia global. Ketika dunia seni rupa kontemporer lebih dominan menunjukkan dimensi rasionalitas, dan komodifikasi seni lokal-global, Kokoh memilih mengulik intuisi dan kepekaannya untuk mengeksplorasi ungkapan visual, baik denotatif maupun konotatif.

“’Republik Adikuasa’ menggambarkan kondisi Indonesia sekarang. Seorang pemimpin meskipun didukung oleh rakyat yang banyak banget, dengan konsep yang bagus-bagus, mengutarakan pendapat yang bagus dan lain-lain, tetapi ketika berhadapan dengan penguasa lain (partai politik), enggak bisa ngapa-ngapain. Karena partai politiknya selalu mengawasi,” tutur Kokoh dalam keterangannya saat berkunjung ke pamerannya di Galeri Nasional Indonesia, Sabtu (17/09/2022).

Melansir sulsel.kemenag.go.id, Ketua Bawaslu Kota Parepare, Zainal Aznun menyebut 3 faktor utama penyebab pelanggaran netralitas seluruh pejabat negara, pejabat struktural, pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara (ASN) mencakup:

1. ketidaktahuan atau minim informasi ASN bahwa sikap dan tindakannya sudah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran netralitas;

2. adanya intimidasi atau tekanan kepada ASN untuk mendukung kandidat tertentu; dan

3. secara sadar memberikan dukungan kepada rekan, keluarga dan atau atasannya dengan harapan mendapatkan promosi jabatan.

Foto: Vellanda

“(Tulisan) Republik tidak ditulis dari kiri ke kanan, menggambarkan kondisi (politik) yang terjadi, terbalik,” ujar Kokoh dalam keterangannya. Kokoh menyoroti analogi babi hutan yang dilukisnya, melambangkan partai politik yang siap menghajar pemimpin ketika mereka tidak berkontribusi untuk kepentingan. Ada pula wujud salah satu korban yang terjuntai kepalanya, serta gambar apel merah sebagai ilustrasi orang-orang partai politik yang menawarkan sesuatu yang manis, tetapi di balik itu ada maksud dan tujuan lain.

Posisi pemimpin dalam kapasitas gubernur/bupati mempunyai perbedaan cara kerja jika dibandingkan ASN. ASN mempunyai wewenang dan tugas yang jauh dari intervensi golongan manapun, dan punya garis koordinasi yang strukturnya lurus ke pusat pemerintahan negara.

Sementara itu, untuk gubernur/bupati, mereka mempunyai 2 tanggung jawab yang berbeda. Di satu sisi, mereka harus melaksanakan semua janji, program kerja, dan harapan masyarakat yang telah memilih dan mempercayakan mereka untuk memimpin selama periode tertentu. Di sisi lain, mereka juga mempunyai kewajiban untuk mengikuti arah dan petunjuk partai pengusung tempat mereka telah “dibesarkan”.

Sehubungan dengan persiapan pemilihan umum 2022, maka sesuai Pasal 238, UU No 7 tahun 2017, seluruh ASN dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap peserta pemilu selama dan sesudah masa kampanye. Macam larangan yang dimaksud meliputi ajakan, imbauan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit apa pun.

Sejauh ini, Indonesia sudah punya beberapa upaya, salah satunya dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan. SKB diterbitkan untuk menjamin terjaganya netralitas ASN pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2024.

“Di sini kita semua sepakat, biarlah siapapun yang bertanding baik tingkat pusat, daerah atau legislatif, proses itu untuk menentukan kader-kader pemimpin yang terbaik. Tapi kita sebagai ASN yang mengawaki jalannya roda pemerintahan harus tetap pada posisi netral siapapun juga pemenangnya,” tutup Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai perwakilan yang menandatangani SKB.

-

Sumber: aceHTrend, Setkab.go.id, Sulsel.kemenag.go.id, Lemhannas.go.id.

*Artikel ini merupakan tugas untuk mata kuliah (JR-114) Entertainment Content Production pada 17 September 2022.